KPAI Desak Dedi Mulyadi Hentikan Pengiriman Siswa ke Barak Militer

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menghentikan sementara program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Langkah ini dinilai penting guna memastikan perlindungan hak anak terpenuhi sebelum program dievaluasi lebih lanjut.  

Jasra menyatakan bahwa rekomendasi ini didasarkan pada hasil pengawasan KPAI terhadap pelaksanaan program tersebut. "Kami merekomendasikan agar program ini dihentikan sementara sampai ada evaluasi menyeluruh, terutama dari aspek regulasi," tegas Jasra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/5).  

Ia menambahkan bahwa surat edaran Gubernur berpotensi melanggar hak anak, khususnya dalam hal pelabelan negatif dan diskriminasi. "Pemberian stigma terhadap anak bermasalah justru dapat berdampak buruk pada perkembangan psikologis mereka," ujarnya.  

Selain itu, KPAI juga mendorong perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di barak militer agar lebih ramah anak. Jasra menekankan bahwa pelatih yang terlibat harus mendapat pembekalan khusus, bukan dengan pendekatan militeristik, melainkan pendekatan yang lebih komunikatif dan edukatif.  

"Pelatihan untuk anak harus berbeda dengan pelatihan militer. Pendekatannya harus berbasis perlindungan anak, termasuk penerapan *safe child guarding*," jelasnya. Ia juga menyarankan agar pelatih memahami psikologi anak, termasuk cara berkomunikasi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka.  

Di sisi lain, Jasra mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pemantauan jangka panjang terhadap peserta program. "Saat ini, kami baru melihat perubahan perilaku sementara, seperti kedisiplinan dan penurunan tingkat bolos sekolah. Namun, perlu dipastikan apakah perubahan ini bersifat berkelanjutan," katanya.  

Ia menambahkan bahwa keberhasilan program pendidikan anak tidak hanya diukur dari perubahan jangka pendek, melainkan juga dari dampak positif yang bertahan lama. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme pendampingan pasca-program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan dukungan yang tepat setelah kembali ke lingkungan sehari-hari.  

Dengan demikian, KPAI berharap agar pemerintah daerah dapat meninjau ulang program ini dengan lebih memperhatikan aspek perlindungan anak dan keberlanjutan hasil pendidikan.